Advetorial

Ketemu Jokowi, Pj Walikota Palopo Ingin Tekan Inflasi dengan Cara Ini

JAKARTA  — Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), sebuah lembaga yang menaungi seluruh Walikota se Indonesia menggelar dialog di Istana Kepresidenan Bogor, Jalan Ir. H Juanda nomor 1 Bogor, Jawa Barat, Senin 23 Juli 2018.

Penjabat (Pj) Walikota Palopo Andi Arwien S.STP yang turut hadir pada dialog tersebut saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Para Walikota se Indonesia yang tergabung dalam APEKSI diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan Bapak Presiden RI Joko Widodo, terkait hal-hal yang berhubungan dengan daerah dan program kerja APEKSI termasuk dirinya dengan Bapak Presiden RI.

Dalam pertemuan itu Andi Arwien menyampaikan sejumlah harapan dan aspirasi pembangunan secara langsung kepada Presiden R.I Joko Widodo, salah satunya yaitu perlunya pembangunan Rice Processing Unit (RPU ) di Kota Palopo karena produksi beras di Kota Palopo dan Tana Luwu perlu dikelola di Kota Palopo.

“Sebab selama ini hasil panen sawah Kota Palopo cukup melimpah sehingga dengan dibangunnya RPU di Palopo akan membuat harga beras tidak melambung tinggi,” ungkap Andi Arwien di hadapan Presiden.

Ia juga menyampaikan kalau selama ini tidak sedikit produksi gabah asal Palopo harus dikirim diolah terlebih dulu di luar daerah dan setelah itu masuk dan dijual kembali ke kota Palopo dalam bentuk beras yang tentunya harganya sudah berubah, sehingga memicu terjadinya inflasi.

“Karena itu pembangunan RPU sangat dibutuhkan, dan jika hal itu dapat terealisasi maka Palopo dapat mengukuhkan diri sebagai salah satu penyandang padi di Tana Luwu,” jelas Andi Arwien di hadapan mantan Walikota Solo tersebut.

Usai menyampaikan hal tersebut, menurut Andi Arwien, presiden meyakinkan dirinya bahwa usulannya sebagai Pj Wali Kota Palopo tersebut akan segera direalisasikan pada tahun 2019.

Lanjut Andi Arwien, sesuai arahan Jokowi, agar kiranya kepala daerah dapat mengutamakan alokasi modal pembangunan dalam APBD masing-masing dibanding alokasi biaya aparatur. Dengan dikedepankannya alokasi modal pembangunan diharapkan dapat menyentuh kepentingan masyarakat.

“Harapan presiden sangat jelas dimana sebisa mungkin biaya aparatur diupayakan tidak lebih 50 persen dari total APBD,” jelas Andi Arwien.

Selanjutnya, Jokowi juga meminta kepada masing-masing walikota terus berupaya dan berkreasi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan berbasis IT sehingga akan semakin memudahkan akses layanan publik kepada masyarakat.

Selain itu juga Presiden berharap kepada masing-masing wali kota agar kiranya mempermudah proses perizinan dengan tetap mengacu pada instrumen hukum yang ada, namun tidak berbelit-belit .

“Bapak Presiden sangat berharap Jika memungkinkan proses perizinan di daerh sedapat mungkin dipermudah sehingga dengan demikian dapat menggeliatkan investasi dan tidak melambatkan laju investasi di daerah,” terang Andi Arwien.

Pada kesempatan itu juga Presiden memberi kabar baik bagi seluruh Wali Kota se-Indonesia bahwa pada pekan depan akan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang alokasi belanja operasional kepala daerah antara kisaran Rp. 100-200 juta per bulan.

Hal tersebut guna menunjang operasional para Walikota sehingga tidak lagi menganggu pos keuangan lainnya yang dapat berdampak pada kerugian keuangan daerah.

“Biaya Operasional bagi wali kota tersebut rencananya 75% akan direalisasikan pada bulan depan tersebut diberikan dalam bentuk lumpsum sehingga proses pertanggung jawabannya relativ mudah,” jelasnya lagi.

Terkait itu juga, tambah Arwien. Pemberian biaya operasional dengan nominal tersebut diharapkan dapat mencegah kepala daerah dari perbuatan yang merugikan negara dan diri sendiri selaku pejabat negara.

“Apalagi beberapa waktu terakhir sejumlah kepala daeah telah terjaring OTT karena melakukan tindakan pelanggaran hukum dengan melakukan praktik korupsi dan kolusi yang berdampak pada keuangan daerah dan negara,” tandasnya.

Rangkaian kegiatan Apeksi tersebut diagendakan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi, guna membahas persoalan-persoalan, secara detil sehingga beberapa hal yang pokok nantinya pada agenda tahunan APEKSI bisa tersampaikan lebih awal.

Pada kesempatan itu, Jokowi meminta para Walikota dapat menyampaikan secara langsung masalah derah masing masing sehingga ada upaya awal yang dapat dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan tersebut dengan cepat.

Pada dialog tersebut, dibagi atas 3 sesi yakni mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 17 WIB. Wali kota Palopo masuk dalam sesi ke 3 yang tergabung dengan Wali Kota Ternate, Serang, Tangerang Selatan, Bima dan Walikota Parepare.

Selain Bapak Presiden RI Joko Widodo, turut hadir Bapak Menteri Sekretaris Negara Bapak Menteri Dalam Negeri RI dan para pejabat negara lainnya serta Walikota se Indonesia. (HUMAS/*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top