Duta Luwu

Difasilitasi KPK, Pemkab Luwu Serahkan Aset ke Pemkot Palopo Senilai 42,925 Miliar

PALOPO — Pemerintah Kota Palopo dan Pemerintah Kabupaten Luwu dengan difasilitasi lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya bersepakat menyelesaikan masalah penyelesaian asset, dengan menandatangani Berita Acara Penyerahan Asset di Ruang Rapat lantai 3 Gedung Balaikota Jl. Andi Djemma Palopo, Jumat 16 Agustus 2019.

Walikota Palopo, HM Judas Amir dan Bupati Kabupaten Luwu, H Basmin Mattayang yang menandatangani BA Penyerahan Aset ini, disaksikan Kepala Perwakilan KPK Regional VIII Bidang Penindakan Djarot dan Dwi Aprilia Linda selaku PIC Korsugah Korwil VIII KPK Wilayah Sulsel Bidang Pencegahan, serta Sekda kedua daerah serumpun ini dan Kajari Palopo.

Penyerahan aset ini bernilai Rp42,925 Miliar dengan total 79 item asset, meliputi benda tak bergerak baik berupa tanah maupun gedung yang berada di Kota Palopo yang dulu merupakan wilayah eks pemekaran Kabupaten Luwu di tahun 2000 lalu.

Usai penandatangan ini, Basmin di hadapan awak media mengatakan dengan selesainya urusan penyerahan asset ini, tak ada lagi masalah yang pernah menjadi sengketa kedua daerah, asset ini, kata Basmin lagi, selanjutnya menjadi tanggungjawab Pemkot Palopo untuk digunakan bagi kepentingan rakyat.

“Ini adalah sejarah, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu, menyerahkan aset ini sesadar-sadarnya dan demi kepentingan orang banyak,” tutur Basmin.

Penandatanganan ini juga disertai dengan penyerahan SKK oleh Walikota Palopo kepada Kajari Palopo Nur Yalamlan.

Kata Walikota, penyerahan SKK kepada Kejari Palopo sebagai Jaksa Penyidik Negara (JPN) yang diberi amanah menyelesaikan secara tuntas proses peralihan ini dari segi administrasi dan legalitas hukumnya.

“Penyerahan Surat SKK ini, sebagai tindaklanjut penandatanganan Berita Acara tadi, agar alas haknya bisa secara legal formal tak ada lagi masalah,” ucap Jarot dari pihak KPK.

Usai penyerahan ini, selanjutnya Biro Hukum kedua daerah, diberi tenggat waktu untuk mengurus masing-masing item surat-surat penting untuk segera dibalik namakan agar alas haknya 100% selesai, tak ada lagi celah hukum yang berpotensi menimbulkan konflik di masa akan datang, pungkas Jarot.

(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top